Mataram, SinarNTB.com - Pada, 2 Mei 2024, Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (HMI MPO) Cabang Mataram secara resmi telah membuat laporan ke Propam Polda Nusa Tenggara Barat (NTB) menanggapi tindakan represif yang dilakukan oleh aparat kepolisian dari Polres Mataram. Kejadian ini bermula dari aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh kader HMI Cabang Mataram di depan kantor Gubernur NTB pada tanggal 2 April 2024.
Selama aksi tersebut, beberapa kader HMI diberitakan mengalami tindak kekerasan dari pihak kepolisian, serta terjadi kerusakan pada atribut organisasi. Menurut keterangan saksi dan bukti yang ada, insiden ini melibatkan tindakan yang tidak proporsional dari pihak keamanan.
Melalui laporan yang telah diajukan, HMI MPO Cabang Mataram mendesak Kapolda NTB dan Propam Polda NTB untuk memberikan sanksi tegas dan hukuman kepada anggota kepolisian yang terlibat dalam insiden represif ini. Mereka juga menuntut agar ada tindakan serius yang diambil terhadap Kapolres Mataram, yang dianggap bertanggung jawab atas tindakan anggotanya.
"Jika tidak ada sanksi yang jelas dan tegas dari Kapolda serta Propam Polda NTB terhadap Kapolres Mataram dan anggotanya, ini akan menjadi indikasi adanya pembiaran dan kesengajaan dalam tindakan represif tersebut," ujar salah satu perwakilan HMI MPO. Mereka juga menambahkan bahwa jika tuntutan ini tidak dipenuhi, maka Kapolda dan Kapolres Mataram harus mempertimbangkan untuk mengundurkan diri dari posisi mereka untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.
Situasi ini telah memicu perhatian serius dari berbagai pihak di NTB dan diharapkan agar ada langkah cepat dan adil yang diambil oleh pihak kepolisian dalam menanggapi laporan dan tuntutan dari HMI MPO Cabang Mataram ini.
Penulis: Ahmad Al Faruq
Editor: Ahmadiansyah
