Kabupaten Bima, sinarntb.com - Beberapa hari terakhir ini gas LPG menjadi perbincangan hangat masyarakat di daerah. Baik kelangkaan maupun kenaikan harga.
Sekarang, gas LPG merupakan kebutuhan dasar bagi masyarakat, karena ini persediaan tabung gas LPG tidak boleh terbatas, harus selalu tersedia sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Dengan terjadinya problematika patologi di kalangan bawah atas kenaikan harga gas dan ketidaktersediaan gas LPG merupakan ketidakmampuan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan rakyatnya.
Karena itu, kaum muda dan tokoh intelektual dengan terjadi keresahan di kalangan rakyat bawah wajib menyuarakan tanpa ada alasan apapun, itu merupakan cara yang ideal bagi intelektual untuk mengeritik dan memberikan masukan kepada pemerintah.
Pasalnya, tidak ada kepentingan yang paling mulia di mata Tuhan melainkan memperjuangkan hak hidup orang yang banyak, mulai dari niat tulus, ikhlas, menyampaikan ide dan gagasan hingga sampai mencapai titik akhir atau memenangkan perjuangan rakyat.
Pada tingkat daerah sebenarnya, ada pengawasan sampai ditingkat kecamatan, mereka memiliki kewenangan dalam mengawas dengan sebaik-baiknya agar tidak terjadi hal seperti ini. Karena itu, saya melihat ada ruang hampa yang bisa diidentifikasi dengan baik.
Melonjak naiknya harga gas LPG ini tidak hanya menunjukkan kelemahan bagi pemerintah daerah namun menunjukkan kegagalan pemerintah daerah dalam memanajemen kebutuhan rakyat.
Oleh karena itu, rakyat tidak boleh dijadikan korban atas hasrat kaum elite. Yang pada akhirnya terjadi ketimpangan sosial. Sehingga menjadi sesuatu hal yang sangat fatal ketika rakyat dijadikan sebagai korban.
Fungsi manajemen yang baik, dari pemerintah daerah hingga pemerintah desa tentu akan sangat membantu dan meringankan beban masyarakat bahkan akan dapat terselesaikan jika kerja-kerja organisasi pemerintah dapat dimaksimalkan sesuai dengan kebijakan masing-masing yang memprioritaskan kepentingan masyarakat.(*)
Penulis : Indra Darmawansyah
