Kabupaten Dompu, Sinarntb.com - Pada Rabu, (01/03/2023) Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Dompu Raya melakukan demonstrasi, titik kumpul di Masjid Raya Baiturrahman Salman Dompu. Aksi dimulai pada pukul 09: 00 Wita, dari Masjid Raya menuju Gedung DPRD Kab. Dompu. Demonstrasi tersebut dikomandoi oleh korlap satu Rizky Adi putra dan korlap dua Fitri Irsani.
Dalam pantauan media sinarntb.com, korlap dengan rapi mengatur massa aksinya dan berorasi saling bergantian antara yang satu dengan yang lainnya. Pada kesempatan tersebut juga, mereka membakar ban bekas sebagai wujud dari protes mereka.
Setelahnya, mereka menuju Kantor DPRD untuk memberikan ultimatum kepada Pemerintah Kabupaten Dompu. Tiba di Gedung DPRD Kabupaten Dompu mereka disambut oleh beberapa anggota DPRD yaitu Yatim, M. Ikhsan, S.Sos, dan Jauhar Arifin, S.Sos., tetapi masa aksi menolak kehadiran perwakilan tersebut karena masa aksi menginginkan Ketua DPRD Kab. Dompu sebagaimana yang tertuang dalam tuntutannya.
Ketua Umum HMI-MPO Cabang Dompu Raya, Ajunnarfid menyampaikan bahwa Ketua DPRD
harus segera hadir menemui kami agar menyampaikan kejelasan terkait keberadaan tambang emas di Kabupaten Dompu yang menuai polemik sampai detik ini. Dari tahapan eksplorasi yang telah lewat jangka waktunya sebagaimana teruarai dalam UU Nomor 3 tahun 2020 tentang pertambang mineral dan Batu Bara pada pasal 42 poin a. 8 tahun untuk pertambangan Mineral logam.
Kata dia, dari poin di atas dapat dipahami seharusnya tambang emas PT. Sumbawa Timur Mining (STM) telah masuk dalam tahap eksploitasi, hal demikian perlu kami tanyakan secara langsung kepada pihak DPRD serta Pihak Perusahaan, yang kita ketahui bersama kehadiran tambang banyak berdampak negatif ketimbang dampak postif, di tahun 2021 terjadi banjir bandang di kabupaten Dompu juga perang antara Desa pada tahun 2022, ini menandakan sangat buruk kehadiran tambang emas PT. STM.
Ia menuturkan, bukan hanya itu, pemerintah daerah tidak pernah memperhatikan soal hutan yang ada di Kabupaten Dompu telah gundul akibat dari pembabatan liar secara masif dilakukan tanpa memberikan batasan yang di mana hutan lindung dan hutan kemasyarakatan.
"Pengundulan hutan berdampak kepada bajir disetiap desa di saat musim hujan serta kekeringan disaat musim kemarau. Maka dari itu, kami menginginkan Ketua DPRD serta Stakeholder yang bersangkutan agar menyikapi secara serius terkait dengan problem yang ada," bebernya.
Ia menjelaskan, Ketua DPRD sebagai pucuk pimpinan tertinggi agar serius mengevaluasi kinerja bupati Dompu yang sampai saat ini program kerja yang tertuang dalam RPJMD terkait pembangunan infrastruktur tidak ada wujud nyata misalnya jalan raya lintas kabupaten kota, antar kecamatan serta lampu penerang jalan.
"Tidak hanya itu generasi bangsa saat ini telah hilang masa depannya akibat dari bebasnya memperjual belikan narkoba. Maka, pihak BNK serta Kapolres Dompu harus benar-benar masif memberantas peredaran narkoba demi menyelamatkan bangsa ini khususnya dana Nggahi Rawi Pahu," tegas Ajun.
Kata dia, masa aksi kecewa karena tidak ditemui oleh Ketua DPRD Kab. Dompu sehingga terjadi adu dorong yang tidak terhindarkan dengan aparatur kepolisian dan mengakibatkan, kaca serta jendela hancur dan masa aksi melakukan penyegelan terhadap Kantor DPRD sebagai bentuk kekecewaan masa aksi, begitupun saat orasi di depan Polres Dompu.
"Kapolres Dompu belum menemui masa aksi, dengan alasan luar daerah, tapi Nyatanya berada Di Dompu artinya kejahatan peredaran Narkoba kami indikasikan biang keroknya Kapolres Dompu," tutupnya.
Sampai saat ini, media sinarntb.com masih mengonfirmasi kepada pihak Polres Dompu hingga berita ini dinaikkan.(*)
Penulis : Al-Faruq
Editor: Ahmad Al-Faruq
