Sumbawa, Sinarntb.com — Upaya mempercepat pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (PPS) kembali menunjukkan progres signifikan.
Deklarasi resmi yang dibacakan oleh ratusan rakyat se-Pulau Sumbawa pada momentum pertemuan rapat Akbar Nasional percepatan PPS baru-baru ini berhasil mencuri perhatian sejumlah pihak, termasuk para tokoh nasional yang selama ini mengikuti dinamika perjuangan PPS.
Dalam deklarasi singkat namun penuh tekanan politik itu, sejumlah elemen se Pulau Sumbawa menegaskan komitmen kolektif untuk mendorong percepatan pembentukan provinsi baru demi pemerataan pembangunan, peningkatan pelayanan publik, dan penguatan koordinasi pemerintahan di wilayah Pulau Sumbawa.
“Kami, rakyat Pulau Sumbawa dari Bima hingga Sumbawa Barat, menyatakan komitmen bersama untuk mempercepat pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa. Langkah ini kami ambil demi kemajuan dan kesejahteraan seluruh masyarakat Pulau Sumbawa,” demikian salah satu poin dari naskah deklarasi yang dibacakan secara serentak.
Deklarasi ini kemudian mendapat respons positif dari berbagai kalangan, termasuk organisasi masyarakat, tokoh pemuda, hingga anggota legislatif pusat yang selama ini mencermati aspirasi pemekaran wilayah di NTB.
Salah satu pihak yang menerima laporan resmi deklarasi ini adalah Ahmad Dani, anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra, melalui jaringan komunikasi yang difasilitasi pengurus Aliansi PPS Sumbawa.
Pengurus Aliansi PPS Sumbawa Hj. Nuraini Al Habsy menyebutkan bahwa penyampaian naskah deklarasi ini kepada Ahmad Dani merupakan langkah memperkuat dukungan politik di tingkat nasional, mengingat proses pemekaran provinsi membutuhkan komitmen bersama antara pemerintah daerah, masyarakat, dan DPR RI.
“Ini momentum penting. Kami ingin memastikan bahwa semua tokoh nasional yang peduli, termasuk Pak Ahmad Dani, mengetahui bahwa seluruh kepala daerah di Pulau Sumbawa kini berada dalam satu barisan perjuangan,” ujar Hj.Nuraini Bendahara pengurus Aliansi PPS Sumbawa .
Dengan deklarasi ini, perjuangan panjang pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa kembali mendapatkan energi baru.
Masyarakat kini menantikan langkah-langkah lanjutan, terutama pengawalan di tingkat pusat agar PPS dapat masuk dalam prioritas kebijakan pemekaran yang akan datang.
Red
