Kabupaten Bima, SinarNTB.com - Melihat kondisi objektif masyarakat yang ada di ruang lingkup Desa Taloko sangat menyedihkan karena dihadapkan oleh berbagai macam patologi pemerintah Desa Taloko.
Hari ini, kita melihat kondisi yang sangat urgersif dan berpeluang besar berdampak pada psikologis masyarakat dan krisisnya legitimasi Terhadap kekuasaan ( pemdes taloko ) sehingga akan berakibat pada penghambat proses pembangunan yang menjadi cita-cita negara Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat.
Titik fokus kita mahasiswa pada kompleksitasnya problem yang ada didesa taloko adalah persoalan bantua sosial ( PKH ) yang dimana masyarakat desa taloko mengalami kebingungan yang maha dahsyat.
Masyarakat yang sedari awal menerima bantuan PKH dan lancar-lancar saja dalam proses pencairan uangnya, tiba-tiba di tengah jalan Masyarakat penerima manfaat tersebut tidak pernah menerima lagi selama 1 bahkan 2 tahun , berdasarkan informasi dari masyarakat ternyata masalah ini sudah mengalir dari dulu Tampa ada tanggung jawab pemdes taloko dan pendamping PKH untuk bagaimana menyikapinya dan membangun komunikatif baik terhadap masyarakat.
Kalaupun terjadi perubahan data bahwa masyarakat sudah tidak layak menerima bantuan sosial PKH, harusnya pemdes taloko dan pendamping PKH berani untuk bermusyawarah di desa untuk membedah aturan yang berkaitan dengan kategori-kategori penerima manfaat, baru kemudian memberikan surat atau umumkan di tengah-tengah masyarakat agar kemudian Masyarakat tidak terjebak pada ruang-ruang yang membingungkan.
"Berdasarkan persoalan ini, kami berharap dan mendorong camat sanggar sebagai representasi pemerintah kabupaten Bima yang porsinya mengawasi kinerja dan tata kelola pemerintah desa untuk berani bersikap serta turun tangan dalam menertibkan kinerja yang menurut kami sangat amburadul" pungkasnya.
Penulis: Al Faruq
Editor: Indra Darmawansyah
