Indonesia Emas 2045 merupakan cita-cita besar bangsa Indonesia untuk melahirkan generasi masa depan yang sehat secara fisik, cerdas secara intelektual, matang secara emosional, dan produktif secara sosial-ekonomi. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu instrumen strategis negara dalam memastikan bahwa setiap anak dan kelompok rentan memperoleh hak dasar atas pangan bergizi, sebagai fondasi utama pembangunan manusia Indonesia yang berkelanjutan dan berdaya saing global.
Kemiskinan Struktural yang Tak Tersentuh
Kemiskinan di Nusa Tenggara Timur (NTT) kerap dibaca sebagai takdir, bahkan direduksi menjadi persoalan budaya dan kebiasaan hidup masyarakatnya. Cara pandang ini tidak hanya keliru, tetapi juga menutup mata terhadap akar persoalan yang sesungguhnya. Kemiskinan yang berlangsung turun-temurun di NTT bukanlah kemiskinan alamiah, melainkan kemiskinan struktural yang lahir dari sistem pembangunan yang tidak adil dan timpang.
Rendahnya tingkat pendidikan orang tua menjadi salah satu faktor utama yang membatasi mobilitas sosial masyarakat. Akses terhadap pendidikan berkualitas masih sangat terbatas, terutama di wilayah pedesaan dan pulau-pulau kecil. Kondisi ini berdampak langsung pada rendahnya keterampilan tenaga kerja, sehingga masyarakat sulit keluar dari lingkaran pekerjaan informal dengan pendapatan yang tidak menentu.
Di sisi lain, lapangan kerja yang sangat terbatas membuat generasi muda tidak memiliki banyak pilihan selain bekerja di sektor subsisten atau merantau tanpa jaminan perlindungan kerja yang memadai. Minimnya industri berbasis potensi lokal menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi belum sepenuhnya dirancang untuk memberdayakan masyarakat setempat.
Persoalan tersebut diperparah oleh keterbatasan infrastruktur dasar, mulai dari akses jalan, listrik, air bersih, hingga layanan kesehatan. Infrastruktur yang minim bukan sekadar persoalan teknis, tetapi mencerminkan ketimpangan prioritas pembangunan. Banyak desa terpencil di NTT masih terisolasi dari pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, sehingga biaya hidup tinggi dan akses terhadap layanan publik menjadi mahal dan sulit.
Lebih jauh, arah pembangunan yang belum sepenuhnya berpihak pada desa-desa terpencil menjadikan masyarakat miskin semakin terpinggirkan. Program-program pembangunan sering kali bersifat seragam dan tidak sensitif terhadap konteks lokal, sehingga gagal menyentuh akar kemiskinan. Akibatnya, kemiskinan terus direproduksi dari satu generasi ke generasi berikutnya.
Oleh karena itu, kemiskinan di NTT tidak dapat diselesaikan dengan pendekatan karitatif semata. Diperlukan intervensi struktural yang menyeluruh, mulai dari pemerataan pendidikan, penciptaan lapangan kerja berbasis potensi lokal, pembangunan infrastruktur yang berkeadilan, hingga kebijakan publik yang secara sadar memihak masyarakat desa. Tanpa perubahan struktur tersebut, kemiskinan akan terus dianggap sebagai “nasib”, padahal sejatinya ia adalah hasil dari pilihan-pilihan kebijakan.
Karl Marx mengingatkan bahwa kemiskinan bukanlah akibat kemalasan individu, melainkan hasil dari sistem sosial dan ekonomi yang timpang. Kemiskinan lahir dan dipelihara oleh struktur yang membatasi akses terhadap pendidikan, pekerjaan, dan sumber daya, sehingga individu sejak awal tidak pernah memiliki posisi yang setara untuk bersaing.
Dalam konteks Nusa Tenggara Timur (NTT), sistem timpang itu terlihat dengan sangat nyata. Seorang anak lahir dari keluarga miskin, tumbuh dalam lingkungan dengan gizi terbatas, lalu bersekolah di fasilitas pendidikan yang minim sarana dan tenaga pendidik. Setelah lulus, ia kembali ke desa yang tidak menyediakan lapangan kerja layak, tanpa infrastruktur dasar yang memadai. Siklus ini terus berulang, bukan karena kurangnya kemauan untuk berubah, melainkan karena struktur sosial tidak pernah memberi peluang keluar.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hadir di tengah struktur ketimpangan ini. Namun, MBG baru menyentuh permukaan persoalan. Anak memang diberi makan, tetapi orang tuanya tetap tidak memiliki penghasilan yang layak. Sekolah menerima bantuan pangan, tetapi desa masih tanpa air bersih, tanpa listrik stabil, dan tanpa ekonomi produktif. Bantuan hadir, tetapi akar masalah dibiarkan utuh.
Kasus bunuh diri siswa SD di Ngada menjadi tragedi kemanusiaan yang seharusnya mengguncang kesadaran publik. Peristiwa ini bukan sekadar tragedi individual, melainkan bukti kegagalan negara dalam menjamin pendidikan dasar yang benar-benar gratis, aman, dan manusiawi. Ketika anak usia sekolah memikul beban ekonomi dan sosial yang seharusnya ditanggung negara, maka yang runtuh bukan hanya individu, tetapi legitimasi sistem itu sendiri.
Jika negara hanya hadir melalui pembagian makanan tanpa memperbaiki struktur yang membuat orang tetap miskin, maka kemiskinan sejatinya hanya dikelola, bukan diatasi. Dalam kondisi demikian, MBG berisiko menjadi kebijakan tambal sulam terlihat aktif, menyentuh permukaan, tetapi tidak menyembuhkan penyakit struktural yang menggerogoti kehidupan masyarakat.
Tanpa pembenahan menyeluruh terhadap pendidikan, lapangan kerja, infrastruktur dasar, dan ekonomi lokal, MBG akan kehilangan daya transformatifnya. Ia menjadi simbol kehadiran negara, tetapi bukan solusi atas ketimpangan yang selama ini dibiarkan tumbuh.
Antara Kepedulian dan Keadilan
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menunjukkan bahwa negara memiliki kepedulian. Namun, kepedulian tidak selalu identik dengan keadilan. Kepedulian dapat berhenti pada niat baik dan tindakan sesaat, sementara keadilan menuntut perubahan struktur yang membuat manusia terus-menerus berada dalam posisi rentan.
Filsuf politik Hannah Arendt menegaskan bahwa politik sejati bukan sekadar mengelola kebutuhan biologis manusia, melainkan menjaga martabatnya. Makan memang penting, tetapi martabat manusia tidak berhenti di piring makan. Ia mencakup rasa aman, harapan, dan keyakinan bahwa hidup memiliki masa depan yang layak diperjuangkan.
Tragedi bunuh diri seorang siswa sekolah dasar di Ngada adalah alarm keras dari realitas tersebut. Anak itu bukan semata kekurangan makanan, melainkan kehilangan harapan dan rasa aman. Ia terhimpit oleh tekanan ekonomi yang seharusnya tidak pernah dibebankan kepada seorang anak. Peristiwa ini bukan kegagalan individu, melainkan kegagalan sistem yang membiarkan seorang anak merasa sendirian menghadapi beban struktural yang terlalu berat.
Negara yang hadir hanya melalui program makan, tetapi absen dalam memastikan pendidikan yang benar-benar gratis, bermartabat, dan bebas dari tekanan ekonomi, sedang gagal membaca kedalaman persoalan. Anak-anak membutuhkan keyakinan bahwa sekolah adalah jalan keluar dari kemiskinan, bukan sumber kecemasan baru yang menggerus harga diri mereka sejak dini.
Ekonom dan pemikir pembangunan Amartya Sen menyebut kemiskinan sebagai ketiadaan kemampuan (capability) untuk hidup bermakna. Dalam pengertian ini, MBG baru menyentuh satu lapisan paling dasar dari persoalan kemiskinan. Sementara lapisan lain—seperti rasa percaya diri, kesempatan, keamanan sosial, dan gambaran masa depan—tetap rapuh dan dibiarkan tanpa perlindungan yang memadai.
Lebih dari Sekadar Makan
MBG bukanlah program yang keliru. Anak-anak memang harus makan, dan negara wajib memastikan hal itu. Namun, Nusa Tenggara Timur (NTT) membutuhkan lebih dari sekadar makan gratis. Ia membutuhkan kebijakan yang berani menyentuh akar kemiskinan, bukan hanya mengelola gejalanya.
Tanpa penguatan ekonomi keluarga, pendidikan yang sungguh-sungguh gratis, akses air bersih, dan lapangan kerja yang nyata, MBG hanya akan menjadi penghiburan sementara. Anak-anak akan tetap tumbuh dalam keterbatasan struktural yang sama. Ini menegaskan bahwa persoalan utama kita bukan hanya soal gizi, tetapi soal keadilan dan harapan.
Di sinilah sesungguhnya ukuran keberpihakan negara diuji: bukan pada seberapa banyak piring yang terisi, tetapi pada seberapa jauh kehidupan anak-anak sungguh berubah.
Pelajaran NTT untuk NTB: Jangan Menunggu Krisis
Berdasarkan data terkini per awal 2026, Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Nusa Tenggara Barat (NTB) sama-sama berjuang mengatasi kemiskinan, tetapi dengan tingkat intensitas yang berbeda. Meski sering dianggap serumpun, NTT menghadapi tantangan struktural yang jauh lebih dalam, sehingga pengalamannya menjadi pelajaran berharga bagi NTB agar tidak terperosok ke krisis serupa.
Beberapa pelajaran penting dari pengalaman NTT antara lain:
Pertama, pentingnya data akurat dan pensasaran bantuan sosial.
NTT masih menghadapi persoalan serius dalam akurasi data kemiskinan. Tidak sedikit warga miskin ekstrem terlewat dari bantuan karena persoalan administratif lintas wilayah. NTB perlu memastikan pemutakhiran data kemiskinan secara berkelanjutan agar bantuan tepat sasaran dan tragedi sosial dapat dicegah sejak dini.
Kedua, infraktruktur dasar sebagai fondasi keadilan. Kekeringan kronis di NTT telah lama menghambat produktivitas ekonomi dan memperdalam kemiskinan. NTB harus menjadikan air bersih dan aksesibilitas desa–kota sebagai prioritas utama, bukan sekadar mengejar pertumbuhan kawasan wisata yang tidak selalu menyentuh rakyat miskin.
Ketiga, pertanian dan teknologi sebagai pengungkit pendapata.
Rendahnya produktivitas pertanian di NTT menunjukkan bahaya jika sektor ini dibiarkan tanpa modernisasi dan akses pasar. NTB perlu berinvestasi serius pada teknologi pertanian dan UMKM desa agar ekonomi rakyat tumbuh dari bawah.
Keempat, mengatasi ketimpangan desa-kota. Ketimpangan wilayah yang tinggi di NTT menjadi peringatan bahwa pembangunan yang terpusat akan melahirkan kemiskinan laten. NTB perlu mengurangi ketergantungan ekonomi pada pusat kota dan memperkuat ekonomi desa sebagai basis pemerataan.
Kelima, pendidikan dan layanan dasar sebagai garis pertahanan terakhir.
Tragedi putus sekolah dan kemiskinan ekstrem di NTT menunjukkan betapa fatalnya jika layanan dasar gagal menjangkau kelompok paling rentan. Pendidikan dan kesehatan tidak boleh bersifat administratif semata, tetapi harus hadir secara substantif dan manusiawi.
Secara angka, NTT masih menanggung sekitar 919 ribu jiwa miskin per awal 2026, sementara NTB berhasil menurunkan tingkat kemiskinan menjadi 11,38 persen pada September 2025, atau sekitar 637 ribu jiwa. Perbedaan ini menegaskan bahwa kebijakan yang tepat waktu dan menyentuh struktur dasar sangat menentukan arah masa depan suatu daerah.
Pengalaman NTT menegaskan satu hal penting: kemiskinan tidak bisa diselesaikan hanya dengan bantuan sosial, betapapun niatnya baik. Tanpa pembenahan struktur seperti: air, data, pendidikan, dan akses ekonomi, kemiskinan hanya akan diwariskan.
MBG dapat menjadi pintu masuk, tetapi ia tidak boleh menjadi titik akhir. Jika tidak, negara hanya akan sibuk mengelola kemiskinan, bukan menghapusnya. Dan pada akhirnya, yang dipertaruhkan bukan sekadar statistik, melainkan martabat dan masa despan anak-anak di wilayah timur Indonesia.
Red
