Kabupaten Bima, SinarNTB.com - Pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Stikes Yahya Bima lakukan audiensi terkait masalah penginputan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan kepala dinas sosial daerah kabupaten Bima (10/5/2023).
Ansor Kirana, selaku Ketua BEM Stikes Yahya Bima mengunjungi kantor Dinas Sosial membahas tentang polemik input Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di tingkat desa se-Kabupaten. Hal tersebut dilakukan karena kebanyakan operator data DTKS tidak memahami terkait dengan cara penginputan data DTKS, sehingga masyarakat kewalahan pulang-pergi melakukan pelayanan di Dinas Sosial oleh karena namanya belum tercantum sebagai peserta DTKS sewalaupun pernah mengusulkan di kantor desa masing-masing melalui operator data DTKS..
Dia juga mengatakan pihaknya sering memantau dan melihat masyarakat seringkali dipulangkan/ditolak oleh pelayanan sosial terkait pembuatan misalnya BPJS kesehatan, dan KIP oleh karena tidak memenuhi syarat sebagai Peserta data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) tersebut.
Lebih lanjut, dari sekian persoalan di atas tidak terdeteksi upaya Dinas Sosial melakukan evaluasi terhadap kinerja stekholder di bawahnya sebagai pendamping operator data identitas kependudukan sosial guna memastikan efektivitas kinerjanya dalam memberikan edukasi/pembinaan terhadap operator data terpadu kesejahteraan sosial tersebut, sehingga kami dari pengurus BEM Stikes Yahya Bima, menginisiasi mendorong dinas sosial untuk mengadakan bimtek kolektif seluruh operator data DTKS se-kabupaten bima" tutupnya.
Sementara, kepala dinas sosial daerah kabupaten Bima , menyikapi tuntutan dari BEM Stikes Yahya bima dengan mengatakan pihaknya mengapresiasi kehadiran mahasiswa ini merupakan kritik yang membangun bagi kita dinas sosial untuk bekerja secara otomatis , guna memastikan stekholder kita bekerja secara efisien dilapangan. Ucapnya.
Namun terkait dengan tuntutan BEM Stikes Yahya Bima, tahun ini kita tidak mampu merealisasikan oleh karena kami dari dinas sosial memiliki keterbatasan anggaran untuk mengadakan kegiatan besar seperti dorongan adik-adik mahasiswa untuk mengadakan Bimbingan teknis (BIMTEK), untuk meningkatkan kapasitas & kapabilitas tenaga operator data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).
Lanjut, memang benar disampaikan oleh BEM Stikes Yahya Bima , pelayanan sosial terkait mengusung identitas kependudukan sebagai peserta BPJS kesehatan dan / pembuatan KIP harus memiliki legalitas tercantum nama beserta NIK dalam DTKS , pihaknya juga sering menyarankan kepada masyarakat yang berkunjung untuk melakukan pelayanan sosial kami pulangkan guna mengusung namanya kembali ke operator data DTKS , di desa masing-masing untuk diinput sebagai syarat administrasi pelayanan dinas sosial .
Dinas sosial Kabupaten Bima, meminta seluruh pemerintah desa se-kabupaten untuk proaktif melakukan komunikasi intens dengan kami terkait kesulitan penginputan data DTKS, karena kita mengambil alternatif dengan cara komunikasi intes guna saling berbagi dan mengkualitas pemahaman bersama tentang pelayanan sosial/ kesulitan penginputan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS), tutupnya.
Penulis : Al Faruq
Editor: Ahmadiansyah
